Orde baru dan kebijakan politiknya

ORDE BARU DAN PERANAN PERPOLITIKKANYA

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar

Orde baru lahir karena dilatarbelakangi oleh beberapa hal, antara lain :

1.     Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 19652.

2.    Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa Gerakan    30September 1965 ditambah adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsunglama..

3.    Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600% sedangkanupaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat.

4.    Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar- besaran yang dilakukan oleh PKI. Rakyat melakukan demonstrasi menuntut agar PKI berserta Organisasi Masanya dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili

5.    Kesatuan aksi (KAMI,KAPI,KAPPI,KASI,dsb) yang ada di masyarakat bergabungmembentuk Kesatuan Aksi berupa ³Front Pancasila´ yang selanjutnya lebih dikenaldengan ³Angkatan 66´ untuk menghacurkan tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30September 19656.

6.    Kesatuan Aksi ³Front Pancasila´ pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR mengajukan tuntutan’’TRITURA(Tri Tuntutan Rakyat).

7.    Upaya reshuffle kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966 dan Pembentukan KabinetSeratus Menteri tidak juga memuaskan rakyat sebab rakyat menganggap di kabinettersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965.

8.    Wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno semakin menurun setelah upaya untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak  berhasil dilakukan meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa(Mahmilub)

9.    Sidang Paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil. Maka Presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (SUPERSEMAR) yang ditujukan bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang  dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan.

PERKEMBANGAN  POLITIK MASA ORDE BARU

1.Politik dalam negeri era order baru.

A.   Pembentukan Kabinet

Pembangunan Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28 Juli 1966) adalah Kabinet AMPERA dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Darma Kabinet Amper yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Program Kabinet AMPERA yang disebutCatur Karya Kabinet AMPERA adalah sebagai berikut.

Ø  Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan

Ø  Melaksanakan pemilihan Umum dalam batas waktu yakni 5 Juli 1968.

Ø  Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional.

Ø  Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya b.

B.    Selanjutnya setelah  sidang MPRS tahun 1968 menetapkan Suharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun maka dibentuklah kabinet yang baru dengan nama Kabinet Pembangunan..

C.    Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik

 Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai tetapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan penggabungan (fusi) sejumlah partai. Sehingga pelaksanaannya kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi tetapi atas persamaan program. Penggabungan tersebut menghasilkan tiga kekuatan sosial-politik, yaitu:

ü  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, danPartai Islam Perti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973 (kelompok partai politik Islam).

ü  Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, PartaiMurba, IPKI, dan Parkindo (kelompok partai politik yang bersifat nasionalis).

ü  Golongan karya (golkar)

D.   Pemilihan Umum  Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu:

 tahun 1971, 1977,1982, 1987, 1992, dan1997..

E.    Mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) di Irian Barat pada tanggal 2 Agustus 1969.

Kebijakan lain yang di ambil pemerintah Orde baru adalah menetapkan peran  ganda  ABRI  yang di kenal dengan Dwifungsi ABRI.ABRI  tidak hanya  berperan dalam bidang pertahanan dan keamanan Negara tetapi juga berperan di bidang politik.Hal terbukti dari banyaknya anggota ABRI yang ternyata memegang jabatan sipil  seperti walikota,bupati dan gubenur bahkan ABRI memiliki jatah di keanggotaan  MPR/DPR.Alasan yang mendasari kebijakan tersebut tertuang dalam pasal  27 ayat (1)UUD 1945.Pasal tersebut mengemukakan bahnwa “segala warga Negara  bersama kedudukankannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak  ada kecualinya.Bukan hanya pada bidang politik  pemerintahan,ternyata kedudkan ABRI dalam masyarakat Indonesia juga merambat di sector ekonomi.Banyak anggota ABRI menjadi kepala skepala BUMN maupun komisaris  di berbagai perusahaan swasta

       Dampak Positif Dari Kebijakan Politik Pemerintahan Orba
Pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran Negara dalam masyarakat. Situasi keamanan pada masa ORBA relatif aman dan terjaga dengan baik karena pemerintah mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Dilakukan peleburan partai dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol parpol.

Dampak Negatif dari Kebijakan Politik Pemerimtah ORBA :
Terbentuk pemerintahan orde baru yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralis.

a)    Otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat.

b)   Pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. Golkar menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara 2 paratai lainnya hanya sebagai boneka agar tercipta citra sebagai Negara demokrasi.

c)    Sistem perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Dalam setiap pemilihan presiden melalui MPR Suharto selalu terpilih.

d)   Demokratisasi yang terbentuk didasarkan pada KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR/DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya.

e)   Kebijakn politik teramat birokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN.

f)     Dwifungsi ABRI terlalu mengakar masuk ke sendi-sendi kehidupan bebangsa dan benegara bahkan pada bidang-bidang yang seharusnya masyarakat yang berperan besar terisi oleh personel TNI dan Polri. Dunia bisnis tidak luput dari intervensi TNI/Polri.

g)   Kondisi politik lebih payah dengan adnya upaya penegakan hukum yang sangat lemah. Dimana hukum hanya diciptakan untuk keuntungan pemerimtah yang berkuasa sehingga tidak mampu mengadili para konglomerat yang telah menghabisi uang rakyat.

   Runtuhnya Orde Baru

1.    Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi besar-besaran yang digerakkan oleh mahasiswa dengan tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total.

2.     Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

peranan kweekschool dalam menciptkan calon pemimpin sumatera barat

PERANAN KWEEKSCHOOL  DALAM MENCIPTAKAN CALON PEMIMPIN DI SUMATERA BARAT

Landasan pendidikan di Sumatera Barat semasa pemerintahan Hindia Belanda tidak berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sekolah yang pertama terdapat di Sumatera Barat terletak di kota Padang yang didirikan pada tahun 1856, yaitu "Gouvernment lnlansche School" atau Sekolah Kelas Dua.³) Sistem tingkatan sekolah ini berbeda dengan sistem sekolah sekarang. Pada waktu itu murid Sekolah Kelas Dua diterima pada kelas V yaitu kelas tertinggi menurut ukuran sekarang. Pada waktu itu kelas V itulah yang merupakan kelas yang terendah, murid yang naik kelas akan memasuki nomor kelas yang makin rendah atau menurun, yaitu naik ke kelas IV, III, II, dan I. Tiga tahun kemudian Belanda mendirikan pula sekolah di Bukittinggi yang bernama Kweekschool atau lebih dikenal dengan nama "Sekolah Raja" di Sumatera Barat pada waktu itu, karena itulah satu-satunya sekolah yang tertinggi. Anak-anak yang diterima adalah anak dari orang terpandang, seperti Kepala Nagari, Laras (suatu jabatan yang kira-kira sama dengan Regent atau Camat sekarang), atau anak dari pegawai-pegawai Belanda. Anak rakyat biasa tidak akan dapat masuk sekolah ini, walaupun tinggi tingkat kecerdasannya.

 

Sekolah Raja merupakan sekolah yang dipandang tinggi oleh rakyat Sumatera Barat. Semua murid memakai pakaian yang rapi dengan dasi. Murid Sekolah itu dipandang tinggi kedudukannya oleh masyarakat, apalagi kalau sudah memegang suatu jabatan pada pemerintahan. Murid itu memperlihatkan tingkah laku yang berbeda, mereka menganggap dirinya orang yang mulia di tengah masyarakat. Murid sekolah tersebut membentuk kelompok sendiri dalam masyarakat. Mereka memisahkan diri dari pergaulan masyarakat yang mereka anggap orang rendah yang tidak setaraf dengan mereka. Belanda berhasil menanamkan suatu rasa yang merupakan bibit perpecahan dalam masyarakat, yang kemudian memperlihatkan diri dengan nyata.

 

Tetapi terlepas dari itu, adanya Sekolah Raja merupakan suatu keuntungan dan kesempatan baik bagi masyarakat Sumatera Barat. Tidak semua murid mau memenuhi keinginan Belanda, banyak di antara mereka dapat melihat kenyataan bahwa mereka disekolahkan terutama untuk kepentingan Belanda. Pelajaran yang mereka peroleh membuka mata mereka terhadap keburukan pemerintahan Belanda di Indonesia. Bacaan mereka tentang keadaan dunia luar menyebabkan mereka mengetahui bagaimana baiknya keadaan bangsa yang tidak terjajah.

 

Didirikannya Sekolah Raja adalah untuk mendidik guru, tamatan sekolah itu akan ditugaskan menjadi guru pada sekolah yang dibuka Belanda kemudian di Sumatera Barat, tenaga guru Belanda kurang untuk memenuhi jumlah sekolah. Untuk menampung pembukaan sekolah pemerintah Belanda mempersiapkan guru lebih dahulu.

Perkembangan Sekolah Raja makin lama makin ditingkatkan mutunya oleh Belanda. Selama sebelas tahun dari pembukaannya bahasa Belanda belum diajarkan, karena murid yang diterima pada mulanya anak yang belum kenal bahasa Belanda. Pada tahun 1865, bahasa Belanda mulai diajarkan, murid sekolah tersebut bertambah bangga, karena mereka sudah pandai mempergunakan bahasa asing. Derajat mereka di tengah masyarakat bertambah tinggi. Pada tahun 1871, bahasa Belanda sudah merupakan bahasa wajib yang harus dipelajari oleh semua murid dan harus lulus dengan baik, tamatan Sekolah Raja harus pandai berbahasa Belanda dengan lancar. Semenjak itu ukuran kepandaian murid adalah kecakapan mereka dalam mempergunakan bahasa Belanda sehari-hari. Selanjutnya empat belas tahun kemudian bahasa Belanda dijadikan bahasa pengantar di Sekolah Raja, sekolah itu bertambah tinggi dipandang masyarakat, mereka mempersamakan murid dengan orang Belanda. Dengan berkembangnya kepandaian berbahasa Belanda di sekolah itu, maka penerimaan muridpun makin ditingkatkan, saringan masuk makin diperketat.

Sewaktu bahasa Belanda sudah merupakan bahasa Wajib di Sekolah Raja, sekolah lain yang lebih rendah tingkatannya sudah banyak didirikan oleh Belanda seperti sekolah : Valksschool, Vervolgschool, Sekolah Kelas Satu, dan beberapa sekolah kejuruan Indonesia. Pada mulanya masukan Sekolah Raja dapat diterima dari Vervolg School, tetapi semenjak awal abad ke-20 yang dapat diterima masuk Sekolah Raja hanya murid yang berasal dari tamatan Sekolah Kelas Satu.

Dengan bertambah tingginya mutu masukan Sekolah Raja itu, bertambah tinggi pula pandangan masyarakat. Terhadap sekolah yang lebih rendah tingkatannya, sudah tinggi pandangan masyarakat, apalagi terhadap Sekolah Raja.Bagi murid Sekolah Raja yang sudah bekerja pada pemerintah Belanda berkecukupan hidupnya hanya dari gaji yang diterima. Belanda seolah-olah memberi angin kepada mereka dengan mengangkat derajat mereka. Kenyataannya keadaan ini memang disengaja oleh Belanda untuk tetap menanamkan rasa perpecahan di kalangan rakyat.

Tamatan Sekolah Raja juga dimanfaatkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengisi jabatan pada pemerintahan atau dipekerjakan di tempat lain yang ditentukan oleh Belanda. Dengan demikian tamatan Sekolah Raja makin mendapat angin, karena mereka juga mulai dapat memegang kekuasaan pemerintahan, walaupun kekuasaan itu bukan menentukan.Tamatan Sekolah Raja juga diangkat sebagai jaksa pada pengadilan Belanda (Landraad). Mereka itu bukan saja ditempatkan di Sumatera Barat, tetapi juga di daerah lain di Sumatera seperti Medan, dan Palembang.

Dari 28 orang tamatan Sekolah Raja angkatan pertama, hanya 12 orang saja yang dipekerjakan sebagai guru, yang selebihnya dipekerjakan pada berbagai bidang pemerintahan. Belanda membutuhkan tenaga bukan guru jauh lebih banyak dari tenaga guru. Tamatan Sekolah Raja juga diangkat sebagai pengawas gudang, pegawai perusahaan dagang Belanda. Tamatan Sekolah Raja tidak kalah pintar dari bangsa Belanda, semua tugas yang diberikan kepada mereka dapat diselesaikan dengan baik. Keadaan itu menimbulkan rasa harga diri mereka, menimbulkan kesadaran dan menghapus perasaan rendah diri. Di bidang administrasi pemerintahan hasil kerja orang Sumatera Barat lebih baik dari orang Belanda.

Akibat sampingan dari dibukanya sekolah oleh Belanda adalah munculnya golongan terpelajar dengan hati dan mata yang telah terbuka melihat kepincangan yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda selama ini di Indonesia. Mereka dapat melihat kemelaratan masyarakat Sumatera Barat pada umumnya dan menumbuhkan cara berfikir yang kritis. Timbul daya kritik yang tajam terhadap pemerintah Belanda di Sumatera Barat mengenai adanya kemiskinan dan kesengsaraan hidup masyarakat Sumatera Barat yang oleh Belanda selama ini didiamkan saja. Daya kritis itu mereka lontarkan pada bangsa asing yang sedang berkuasa dan terhadap pelaksanaan adat Minangkabau yang dilakukan oleh para pemimpin adat. Walaupun mereka sudah merupakan orang terdidik, tetapi dalam struktur adat Minangkabau mereka hanya tergolong kepada anak kemenakan yang harus patuh kepada mamaknya yang belum mendapat pendidikan Barat.

Pengaruh lain adalah timbulnya kegairahan untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi, karena dengan ilmu yang mereka dapat di sekolah yang masih rendah saja sudah mendatangkan manfaat pada mereka, apalagi kalau dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Keinginan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi bertambah besar, kalau perlu keluar daerah Sumatera Barat seperti ke Jawa atau keluar negeri sekalipun. Ongkos pendidikan sudah cukup dan gaji yang mereka terima, sedangkan beberapa fasilitas lain akan diperoleh, karena mereka adalah pegawai pemerintah Hindia Belanda.

Dari mereka yang berfikiran maju itu lahir pejuang kemerdekaan Indonesia yang rela berkorban untuk kepentingan kemerdekaan. Mereka inilah yang akan menjadi pelopor mendobrak kekuasaan Belanda dari Indonesia. Pada waktu itu mereka hanya dapat berdiam diri saja, karena jumlah mereka belum banyak dan tidak semua tamatan Sekolah Raja yang berfikiran maju demikian. Banyak juga di antaranya yang betul-betul bekerja dengan Belanda dan tidak mau ikut dengan perjuangan bangsanya.

Tujuan Belanda pada mulanya mendirikan sekolah hanyalah untuk memantapkan administrasi pemerintahan yang memerlukan tenaga terdidik. Kepada mereka juga diharapkan untuk menjadi golongan yang akan muncul menentang adat Minangkabau dan kekuatan golongan agama Islam dalam masyarakat Sumatera Barat yang telah merupakan suatu kekuatan yang menghalangi maksud Belanda menanamkan kekuasaan. Mereka dipersiapkan dengan pendidikan Barat yang bertentangan dengan hidup golongan adat dan kaum agama di Sumatera Barat. Tetapi kenyataannya, mereka mulai dapat melihat keburukan Belanda dan kesengsaraan hidup bangsanya.

Pada saat itu mereka terpaksa diam saja, karena mereka belum merupakan golongan yang kuat yang dapat meruntuhkan kekuasaan Belanda yang telah tertanam kuat di Sumatera Barat. Pada lahirnya mereka merupakan petugas pemerintah Belanda, tetapi pada batinnya mereka merupakan embrio kekuatan baru yang pada saatnya muncul menjadi pelopor dalam perjuangan. Pada akhir abad ke-19 sudah terlihat munculnya embrio pelopor kemerdekaan yang berasal dari anak asuhan Belanda.

http://pakguruonline.pendidika